Pmk 76 Tahun 2017. NOMOR 242/PMK03/2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang a bahwa ketentuan mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak penentuan tempat pembayaran pajak dan tata cara.
Ruang Udara Natuna Jatuh ke Tangan Indonesia usai 76 Tahun Dikuasai Singapura LIVE Sesuai dengan PMK No 34/PMK10/2017 penjualan kembali emas batangan ke PT ANTAM Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 15 persen (untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP) PPh 22 atas transaksi buyback dipotong.
Regulasi BPR Zinsari
PDF filePeraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 58 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit menjelaskan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup.
Terkesan BerubahUbah, Pemerintah Sebut Perubahan Aturan
dan Hak Penerbitan dilindungi Undangundang kemkes.go.id
PDF fileNOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG IZIN EDAR ALAT KESEHATAN ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK IN VITRO DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang a bahwa untuk menjamin Alat Kesehatan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan.
Pmk 76 2021 Terbit Ini Skema Baru Pungutan Ekspor Cpo
Harga Emas 24 Karat Antam, Sabtu 15 Januari 2022, Turun Nih!
Info ASN Informasi PNS, CPNS, PPPK, Bank Soal CPNS Dan
Harga Emas 24 Karat Antam Naik, Cek Daftar Harganya Hari
Lingkungan Hidup dan PPID Kementrian Kehutanan
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK kemkes.go.id
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK …
eHRM PUPR Kementerian PUPR
Notaris Direktorat Jenderal Pajak
Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong terciptanya iklim transparasi dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance) Dengan diberlakunya Undangundang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sejak 1 Mei 2010 pemerintah sebagai penyelenggara program pembangunan dan pelayanan publik wajib.